Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berangkat ke Malaysia harus benar-benar berangkat tanpa biaya alias zero cost. Ini bukan cuma wacana, tapi harus segera diwujudkan secara nyata sesuai amanat undang-undang!
📍Pernyataan ini disampaikan langsung saat Gubernur menghadiri pelantikan Pengurus DPD APJATI NTB periode 2024–2029 di Kantor APJATI, Selasa (10/6/2025).
“Semua PMI yang ke Malaysia harus berangkat dengan zero cost. Ini akan jadi proyek percontohan,” — tegas Gubernur.
Namun, beliau juga menyoroti dua tantangan besar yang masih harus dibenahi:
1️⃣ Masih ada perusahaan nakal yang belum mengembalikan biaya penempatan ke PMI, padahal pemerintah Malaysia sudah memberlakukan sistem zero cost.
“Kalau ke depan masih ada yang memungut biaya, kita pidanakan! Kita akan koordinasi dengan APJATI dan Polda NTB,” tegasnya.
2️⃣ Munculnya praktik pinjaman dari rentenir berkedok ‘Bank Subuh’, yang memberikan pinjaman berbunga harian tinggi dan menjerat calon PMI dari keluarga kurang mampu.
“Ketika zero cost diterapkan, muncul masalah lain berupa jebakan Bank Subuh yang mengenakan bunga mencekik,” ujar Gubernur.
🟢 Solusinya? Gubernur mendorong agar lembaga keuangan lokal seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB ikut berperan menyediakan pinjaman lunak, yang bisa dijamin oleh perusahaan penempatan tenaga kerja. Sehingga proses pemberangkatan tetap aman dan transparan.
💡 Beliau juga mengusulkan agar remitansi atau kiriman uang PMI langsung masuk ke rekening Bank NTB, agar lebih aman dan tidak rawan hilang dalam perjalanan pulang.
✨ Sebagai mantan Dubes RI untuk Turki, Gubernur Iqbal berharap ke depan PMI NTB juga bisa naik kelas, tidak hanya bekerja di sektor basic skill, tapi juga mengisi sektor tenaga kerja terampil di negara-negara seperti Korea dan Jepang.
